Realisasi investasi Kota Depok pada tahun 2021 hanya mencapai 97 % ( Sembilan puluh tujuh persen) dari target yang dicanangkan. Pandemi Covid-19 ditengarai turut memberikan dampak terhadap pelemahan sektor usaha. Di lain sisi banyak perusahaan yang belum patuh melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga pengambilan data realisasi investasi menjadi kurang akurat. 

Para pelaku usaha maupun penanam modal wajib melaporkan LKPM setiap tiga bulan sekali.        Sejak 1 Juni 2022 LKPM ini dilaporkan melalui sistem OSS. Migrasi OSS versi 1.1 menjadi OSS RBA membuat beberapa pelaku usaha mengalami kebingungan dalam pelaporan LKPM. Sebagai solusi hal tersebut diadakanlah Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengisian LKPM pada Selasa, 19 Juli 2022 bertempat di Hotel Savero.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Bpk, Drs, Supian Suri, MM. Bapak Sekretaris Daerah Kota Depok mengingatkan urgensi pelaku usaha dalam melaporkan LKPM. Apabila tidak mematuhi hal tersebut, maka pelaku usaha terancam mendapatkan sanksi dari teguran tertulis hingga pencabutan kegiatan usaha. Pemberian sanksi ini seperti diatur pada Peraturan BKPM 5/2021

Sejumlah 65 (enam puluh lima) perusahaan mengikuti kegiatan ini. Sebagai moderator adalah Ketua Apindo Kota Depok, sedangkan narasumber pengisian LKPM adalah Bapak Arief Margatama, perwakilan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

Selain mengetahui mekanisme pelaporan LKPM, para pelaku usaha diajak untuk memahami arah kebijakan, strategi peningkatan penanaman modal serta mekanisme pengawasannya baik dari tingkat Kota Depok maupun Provinsi Jawa Barat dengan pemaparan dua narasumber yaitu Dari Drs. H. Diding Abidin M. Si, dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Drs, Dadang Wihana, M. Si, Kepala Bappeda Kota Depok. Sosialisasi ini diharapkan semakin memperkuat relasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mewujudkan salah satu target Kota Depok tahun 2021-2026 yaitu pertumbuhan ekonomi yang ditopang kewirausahaan dan ekonomi kreatif