Pemberian Wewenang untuk Camat oleh Kepala Dinas DPMPTSP

Peran camat di Kota Depok akan diperluas. Selain sebagai pamong, camat juga diusulkan bisa mengawasi proyek pembangunan di wilayahnya. Usulan penambahan tugas ini dilakukan untuk meminimalisir bangunan ilegal di Kota Depok yang kerap menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Yulistiani Mochtar mengatakan, saat ini sedang diproses pemberian kewenangan pemangku wilayah seperti camat untuk bisa mengawasi dan juga melakukan tindakan jika mendapati pembangunan yang tidak sesuai prosedur di wilayahnya.
“Nantinya mereka akan mendapatkan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan tindakan, karena kalau saat ini kan mereka mengawasinya hanya sesuai Tupoksi dia sebagai kepala wilayah,” ujarnya saat ditemui di forum OPD DPMPTSP di Hotel Bumi Wiyata, Selasa, (21/02).
Menurutnya, dengan kejelasan kewenangan untuk para camat, jika nantinya ada pelaksanaan pembangunan di wilayahnya mereka bisa memberikan teguran. Bahkan, menghentikan pembangunan yang menyalahi aturan. Selain itu, izin UMKM juga dipertimbangkan untuk masuk ke pelimpahan tersebut.
“Inginnya mereka punya kewenangan untuk menghentikan atau menegur, tapi tetap koordinasi dengan kami,” jelasnya.
Terkait usulan itu, pihaknya juga sudah berbicara dengan wali kota. Selanjutnya,  wali kota juga sudah menginstruksikan ke pihak Ortala dan Kabag Pemerintahan untuk membahas mengenai pelimpahan sebagian kewenangan agar para camat memiliki kekuatan dalam hal perizinan dan pengawasan.
“Saat ini sudah masuk pembahasan di bagian pemerintahan, mudah-mudahan bisa segera rampung,” harapnya.

Sumber : https://www.depok.go.id/22/02/2017/01-berita-depok/camat-diusulkan-punya-wewenang-awasi-pembangunan